I Indikasi geografis merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam melindungi produk budaya lokal dari klaim pihak asing serta mencegah penguasaan eksklusif oleh pihak tertentu, khususnya terhadap produk yang bersifat komunal dan melekat pada identitas wilayah. salah satu produk budaya tersebut adalah tenun kubang yang berasal dari nagari kubang, kabupaten limapuluh kota, sumatera barat, yang memiliki reputasi, kualitas, serta karakteristik khas yang terbentuk dari tradisi, keterampilan, dan budaya masyarakat setempat. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pendaftaran merek “tenun kubang” telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta bagaimana implikasi hukum apabila “tenun kubang” tetap didaftarkan sebagai merek oleh dinas perindustrian kabupaten limapuluh kota dan bukan sebagai potensi indikasi geografis yang bersifat komunal. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang didukung oleh data primer, yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran “tenun kubang” sebagai merek menghadapi permasalahan hukum karena menggunakan nama geografis dan identitas budaya yang bersifat milik publik, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi unsur daya pembeda sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016. oleh karena itu, tenun kubang lebih tepat dilindungi melalui skema indikasi geografis atau setidaknya dicatat terlebih dahulu sebagai potensi indikasi geografis, karena bersifat kolektif, memiliki keterikatan kuat dengan wilayah geografisnya, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat pengrajin.