P Pengelolaan dana haji saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengahdinamika perubahan kuota dan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang menuntutpeningkatan efisiensi dan akuntabilitas. badan pengelola keuangan haji (bpkh)dinilai belum optimal dalam mengintegrasikan aspek governance, risk, dancompliance (grc), yang tercermin dari ketidaksesuaian antara regulasi dankelembagaan yang ada. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategioptimalisasi penerapan grc dalam pengelolaan dana haji oleh bpkh gunamewujudkan keberlanjutan islami yang berorientasi pada prinsip syariah,transparansi, dan akuntabilitas. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode delphi dan analytic network process (anp) sebagai alat analisisutama. teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancaramendalam terhadap narasumber yang berasal dari kalangan regulator, akademisi,dan praktisi pengelolaan haji. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasigrc di bpkh berada pada level \\\"siloed\\\". berdasarkan hasil analisis data dariseluruh responden, indikator governance menempati prioritas tertinggi, diikuti olehrisk,compliance, dan sustainability. sejumlah strategi diusulkan untukmengoptimalkan pengelolaan dana haji, antara lain: pemanfaatan kuota haji darinegara dengan jumlah muslim sedikit melalui kerja sama diplomatik, transformasikelembagaan bpkh menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, penguatan kerjasama internasional dengan lembaga seperti isdb, ifsb, isra, dan whuc, sertaharmonisasi regulasi bilateral terkait kuota haji. selain itu, pembentukan worldhajj fund committee diinisiasi sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan tatakelola investasi dana haji secara global. model kebijakan existing (reserve) dipilihsebagai strategi paling realistis dan efisien oleh para responden. penelitian inimemberikan implikasi kebijakan berupa perlunya penyesuaian regulasi dalampengelolaan keuangan haji serta penguatan diplomasi internasional untukmendukung keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. nilai tambahdari penelitian ini adalah penyusunan model kebijakan berbasis anp yang dapatdiadopsi oleh lembaga pengelola keuangan haji di berbagai negara muslim.