P Proporsi penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap totalpenerimaan sebesar 35% s.d 40% atau setara dengan 3,5% s.d 4 % terhadap taxratio belum optimal. hal ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologiinformasi yang menyebabkan transaksi bisnis berkembang, namun menurunkanrasio pajak indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2022.perlu dan mendesak dilakukan penelitian paradigmatik yang bertujuanuntuk menganalisis dan mengkaji pengaruh regulasi ppn dan keekonomisan ppnterhadap value added tax (vat) revenue ratio (vrr), terhadap rasio ppn, danterhadap rasio ppn melalui vrr di indonesia dalam rangka reformulasi kebijakanppn yang mampu menangani tantangan digitalisasi.berdasarkan hasil olah data variabel-variabel penelitian tahun 1985-2022dengan mempergunakan structural equation modeling (sem), in-depth interviewterhadap beberapa key informant, dan hasil olah data 103 responden terpilih denganmempergunakan analytical network process (anp), dihasilkan 4 (empat)kesimpulan. pertama, regulasi ppn memiliki pengaruh negatif dan signifikanserta keekonomisan (kemanfaatan publik) ppn memiliki pengaruh positif dansignifikan terhadap vrr. kedua, regulasi ppn memiliki pengaruh positif dansignifikan dan keekonomisan ppn memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikanterhadap rasio ppn. ketiga, regulasi ppn memiliki pengaruh positif dan signifikanserta keekonomisan ppn memiliki pengaruh negatif terhadap rasio ppn yangdimediasi oleh vrr. keempat, reformulasi kebijakan ppn dalam menanganitantangan digitalisasi di indonesia harus berkonsep kebijakan yang bersifatoperasional, taktis, dan strategis yang dilaksanakan dalam jangka pendek, jangkamenengah, dan jangka panjang. kebijakan berkonsep strategis dilakukan denganmereformulasi ketentuan formil dan materiil ppn, kebijakan berkonsep taktisdilakukan dengan mereformulasi efisiensi dan efektivitas ppn, dan kebijakanberkonsep operasional dilakukan dengan mereformulasi kesederhanaan ppn.reformulasi kebijakan ppn tersebut mampu meningkatkan penerimaanppn sebagai legitimasi moral setiap warga negara, dan sekaligus berdampak padaperbaikan rasio pajak di indonesia sebagai perwujudan pragmatic legitimacynegara.